Walikota Salatiga Yuliyanto, SE.,MM dan Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Salatiga menghadiri kegiatan Apel Siaga Tim Pendamping Keluarga (TPK) Nusantara Bergerak, secara live streaming yang bertempat di Rumah Dinas Walikota Salatiga, Kamis (12/5/2022).
Hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko, Kepala BKKBN RI, dr Hasto Wardoyo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dilaksanakan di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di 34 Provinsi di Indonesia secara Live Streaming Zoom dan Youtube.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam apel siaga TPK Bergerak mengatakan 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan, dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial serta melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting.
“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto dalam Apel Siaga TPK Bergerak di Alun-Alun Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2021 yang dilakukan oleh lebih dari 700 ribu kader pendata berhasil mendata 66.207.139 kepala keluarga di 34 provinsi dan memetakan keluarga yg teridentifikasi sebagai keluarga beresiko stunting sebanyak 21.906.625 keluarga. Data keluarga beresiko stunting yang dinamis dari waktu ke waktu, memerlukan verifikasi, validasi, dan sekaligus pemutakhiran agar pemerintah mempunyai data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran pendampingan keluarga maupun intervensi terhadap keluarga beresiko stunting yang terdiri dari ibu hamil, balita (0-59 bulan), baduta (0-23 bulan).
Karena itu, kader KB akan datang ke rumah para keluarga sasaran untuk melakukan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data, selain melakukan KIE (komunikasi, edukasi dan informasi) pencegahan stunting. Hal tersebut dapat dilakukan bersamaan mengingat kader keluarga berencana (KB) juga adalah bagian dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) bersama-sama dengan pendamping dari tenaga kesehatan seperti bidan, dan kader Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK).